Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Pemerintah untuk mencari terobosan agar pupuk bersubsidi mudah didapat oleh petani, untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Pemerintah harus memastikan tidak terjadinya kelangkaan pupuk dan mengupayakan pupuk mudah didapat petani dengan harga murah tanpa banyak aturan.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ITU menilai agar kebijakan pupuk bersubsidi harus berpihak kepada petani kecil, jangan sampai harga pupuk terasa mahal dan memberatkan petani sehingga mereka tidak bersemangat melakukan kegiatan usaha tani.
“Pupuk bersubsidi sangat langka di berbagai daerah dan kalau pun ada harganya sangat mahal. Maka pemerintah harus selalu mengontrol rantai distribusi pupuk agar selalu tersedia sebelum musim tanam tiba,” ujar Johan usai mengunjungi PT Pupuk Sriwijaya Palembang bersama tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, di Palembang, Selasa (15/12/2020).
Johan sangat prihatin dengan banyaknya keluhan petani terkait pupuk bersubsidi ini, maka Johan selalu menegaskan kepada pemerintah untuk bisa menjamin terlaksananya prinsip 6T kepada petani, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.
“Pada masa pandemi ini, saya meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada petani dengan cara mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang signifikan sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita,” ujar legislator dapil Nusa Tenggara I itu.
Johan berharap adanya transparansi dan aksesibilitas data eRDKK kepada semua stakeholders pertanian agar verifikasi dan validitas data lebih teruji dan bisa memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pada setiap rantai distribusi pupuk bersubsidi. “Pemerintah harus segera mengatasi pokok persoalan pupuk bersubsidi yang seringkali berulang setiap tahun,” pungkasnya. (eno/sf)
